Apa Itu RPJM Desa?

Pemerintah Desa sekarang ini bisa memastikan sendiri ide dari pembangunan yang bisa dijalankan. Hal ini dikerjakan dalam dokumen Ide Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) desa. Ide pembangunan ini dilandasi oleh peraturan Permendes No 21 Tahun 2020. Dalam Permendes ini, semua perihal terkait Ide Pembangunan Jangka Menengah udah ditata. Tetapi secara rinci Apa Itu RPJM Desa?

RPJM Des merupakan Gagasan Pembangunan Jangka Menengah Desa, atau yang kerap dipersingkat dengan RPJMDes merupakan dokumen rencana desa untuk masa 6 (enam) tahun.

baca juga ; Struktur Pemerintahan Desa Beserta Tugas dan Perannya

RPJM yakni dokumen perencanaan untuk masa 6 (enam) tahun yang berisi arah keputusan pembangunan Desa, arah keputusan keuangan Desa, keputusan umum, serta program Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, serta program prioritas kewilayahan, diikuti dengan ide kerja.

Ide Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) berisi tentang beberapa hal berikut ini:

1. misi dan visi kepala Desa;
2. arah keputusan Perencanaan Pembangunan Desa yang diutamakan pada usaha pencapaian SDGs Desa; serta
3. ide program dan/atau pekerjaan penyelenggaraan Pemerintah Desa, implementasi pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pelibatan warga yang diutamakan pada usaha pencapaian SDGs Desa.

Berpedoman pada Permendes No. 20 Tahun 2020, ada tahap yang perlu dilewati pemerintah desa dalam pengaturan RPJM Des. Tahap yang pertama yakni pembangunan team penyusun RPJM Des. Selanjutnya, team yang dibikin barusan dapat melaksanakan pencermatan pencermatan hasil koordinasi arah kebijaksanaan Rencana Pembangunan Desa. Dari hasil pencermatan barusan bakal dirumuskan dalam rancangan RPJM Desa. Seusai tersusun, RPJM Desa dapat diutarakan dalam Musrenbang yang bisa diikuti dengan tahap penyelenggaraan Perundingan Desa untuk mengulas, menyetujui serta memastikan RPJM
Desa. Tahap akhirnya dari penataan yakni publikasi ke seluruhnya warga desa baik lewat tempat maupun komunitas diskusi Desa.

Baca Juga ; Usaha Potensial di Desa

Selaku informasi tambahan, susunan dalam Team penyusun RPJM Des mesti mencakup sebagaimana berikut:

1. Pemandu yang dijabat oleh kepala Desa
2. Ketua yang diputuskan oleh kepala Desa dengan memperhitungkan keahlian dan kemampuan
3. Sekretaris yang dipilih oleh ketua team
4. Anggota yang datang dari perangkat Desa, Kader Pemberdayaan Warga Desa, serta elemen warga Desa yang lain.
5. Keseluruhan anggota mesti ganjil, sekurang-kurangnya terbagi dalam tujuh orang.

Adanya RPJM des ini, Desa diharapkan bisa betul-betul membentuk buat masyarakat ramai. Tidak hanya itu terdapatnya Permendes No. 20 pun dibutuhkan untuk jadi alat mengamati serta mengawasi pembangunan desa baik dari sisi budget ataupun kegunaannya.

Pada umumnya berikut beberapa Arah Penyusunan RPJMDes, di antaranya:

1. Mengaplikasikan Pola Rencana Pembangunan desa secara Partisipatif;
2. Menaikkan Keberdayaan Penduduk biar semua penduduk desa bisa ikut serta aktif dalam semua proses pembangunan dengan kapabilitas, peluang serta kecepatan yang professional.
3. Menaikkan kwalitas rencana pembangunan desa yang dikukuhkan berdasar pada analisis pada permasalahan, kepentingan serta sumber daya yang tersedia.
4. Meningkatkan swadaya bekerja-sama warga ke arah terjadinya implementasi pembangunan desa yang bertopang di kemampuan penduduk desa sendiri.
5. Mengukuhkan kesigapan penduduk dalam menyambut serta memberikan dukungan beberapa program pembangunan di desa.

Prinsip-Prinsip Umum Pengaturan RPJM Desa (RPJMDes) seperti berikut:

1. RPJMDes harus diatur berorentasikan masa depan. Biar desa dapat memprediksi terhadap beberapa persoalan yang bisa keluar di masa datang.
2. RPJMDes punyai arwah pemberdayaan. Supaya tiap-tiap desa bisa mengaktualkan kekuatan serta kemandirian penduduk desa dalam usaha ke arah Desa Berdikari.
3. RPJMDes diatur secara partisipatif. Pengertian partisipatif adalah keikutsertaan semua penduduk desa dengan aktif. Semua penduduk mempunyai kesepatan berkata serta mengalirkan pemikiran serta idenya.
4. RPJMDes harus memihak terhadap keperluan semua rakyat desa, khususnya penduduk miskin, golongan difabel serta penduduk marjinal yang berada pada desa.
5. Penyusunan RPJMDes harus terbuka. Permaknaan terbuka adalah tiap-tiap proses rencana di desa bisa dijumpai oleh penduduk desa.
6. RPJMDes harus akuntabel adalah bisa dipertanggungjawabkan secara benar untuk keperluan pemantauan serta penelusuran baik oleh penduduk desa sendiri ataupun oleh pihak di luar desa.
7. RPJMDes harus juga selective. Pemaknaan selective yaitu bisa mempertimbangkan keterjangkauan, bisa memisah di antara keperluan serta hasrat penguasa atau elit..
8. RPJMDes harus efektif serta efisien. Pemaknaan efesien serta selective adalah penerapan rencana pekerjaan sesuai sumberdaya alam serta sumberdaya manusia, dan persoalan-persoalan yang lain berada pada desa.